AHOK Diantara Istana, KPK dan DPR

Jakarta, JN – Munculnya kiriman tulisan Muslim Arbi, Koordinator GALAK (Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi) di jejaring Whatsapp tadi malam, menggelitik redaksi untuk mempublish pendapatnya di media ini. Apa yang disampaikan Muslim Arbi, menunjukkan adanya kemesraan hubungan antara AHOK, Istana (Presiden.red), KPK dan DPR.

Disinyalir, hubungan itu adalah hubungan emosional yang sangat kuat dan baik sekali. Sehingga banyak kalangan menilai, AHOK seakan memiliki proteksi sosial dan media serta hukum yang cukup pula.

Dalam tulisannya itu, Arbi Muslim menyebutkan bahwa Audit investigasi BPK soal pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang di lakukan oleh Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), sangat jelas membuktikan bahwa dalam pembelian itu terdapat kerugian negara dan adanya perbuatan korupsi. Apalagi, Taufikurrahman Ruki, selaku Pimpinan KPK, yang meminta Audit Investigasi di masa kepemimpinannya, akhirnya status hukum perkara tersebut banyak menyita perhatian publik.

“Hari ini di depan rapat dengan Komisi III DPR, KPK menyimpulkan bahwa Kasus Sumber Waras sudah final karena tidak terdapat perbuatan Melawan Hukum. Menariknya, KPK mengabaikan Hasil Audit Investigasi BPK dan mengikuti pendapat Pakar. Di mata KPK, rupanya pendapat Pakar lebih di utamakan di bandingkan dengan Hasil Audit Investigasi sekalipun. Keputusan ini sedari awal memang sudah mencurigakan, apalagi belum lama ini Pimpinan KPK ketahuan menemui Presiden Jokowi di Korea Selatan,” ungkap Muslim Arbi.

“Jika melihat konstelasi politik dan pemerintah belakangan ini, nampak nya DPR yang ketua nya dari Parta Golkar itu, sepertinya sedang membangun kemitraan politik dengan Istana. Apalagi koalisi yg di pimpin oleh PDIP dalam KIH-nya itu, tentu berusaha pula memaksimalkan langkah untuk menyenangkan Presiden Jokowi, dalam melakukan pembelaan maksimal terhadap Kasus Sumber Waras ini, yang di tengarai di lakukan oleh Ahok sebagai Mantan Wakil Jokowi di DKI Jakarta dulunya,” pungkasnya.

“Oleh karena nya Keputusan KPK soal Sumber Waras hari ini adalah keputusan politik dan bukan keputusan hukum,” tegasnya.

Menurut Muslim Arbi pula, bahwa KPK terseret dalam arus permainan politik antara Senayan dan Istana, sebagai bukti bergabungnya Golkar ke Istana. Dan itu Keputusan yang sangat berbahaya, karena keputusan itu sangat mematikan hukum dan membunuh proses serta langkah pemberantas korupsi yang sedang menjadi common enemy selama ini.

“Rupanya Istana, DPR dan KPK sudah bersepakat maksimal untuk melindungi Ahok, meski fakta hukum-nya korupsi dan merugikan negara. Yang penting Jokowi senang, karena temannya di bela dengan instrumen politik, dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimilikinya saat ini,” imbuhnya.

“Publik dan aktifis pergerakan menerjemahkan keputusan KPK soal Kasus Sumber Waras ini, seperti menambah amunisi kritikan dan perlawanan untuk tegak nya hukum dan kebenaran. Meski ini Bulan Suci Ramadhan, disaat Keputusan KPK itu di umumkan di depan Komisi III DPR, tidak akan menyurutkan pikiran kritis publik dan para aktifis untuk menyikapi putusan pesanan ini,” tandasnya lagi.

“Silahkan Ahok untuk sementara bernapas lega, karena publik sudah menebak keputusan KPK yang termehek – mehek itu. Tapi ada satu cacatan kuat di hati dan benak publik bahwa Istana dan DPR Melindungi Ahok, serta KPK hanya menjalankan kemauan Istana dan Senayan. Keputusan yg menjungkir balikkan fakta dan nalar. Kesimpulan nya inilah Keputusan Politik KPK,” ujarnya mengakhiri, Trowulan, 14 Juni 2016. (Baim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *