free webpage hit counter

OJK: Oknum Bank Yang Nakal, Akan Ditindak!

Jakarta, JN – Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DPJK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat yang sempat diwawancarai oleh www.jurnal.news, belum lama ini menyampaikan perihal tugasnya terhadap beberapa sektor saja keuangan di Indonesia. Dari penyampaian, yang mana lebih fokus kepada perseolaan bank, Irjen Pol. Rusli Nasution, Kepala DPJK OJK Pusat, menegaskan bahwa pihaknya siap menerima laporan dari masyarakat, wartawan, maupun pengacara, selama memiliki data dan fakta yang kuat, akan ditindak lanjuti.

Sebagaimana aturannya, Lembaga lain yang ditunjuk khusus oleh UU untuk menjadi penyidik dalam kasus kejahatan perbankan yaitu OJK. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Penyidikan merupakan salah satu tugas penngawasan OJK seperti yang disebut dalam Pasal 9 huruf c UU OJK yang berbunyi:“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Ditanya soal proses pelaporan dan pengawasan serta penindakan, Rusli Nasution menjelaskan, “Proses di OJK, memang tidak langsung ke departemen penyidikan. Tahap pertama itu bagian pengawasan yang rutin terhadap bank – bank, maka jika ditemui ada indikasi pelanggaran, baru diserahkan ke Departemen Penyidikan, tetapi harus melewati bagian investigasi dulu,” ulasnya.

“Masyarakat boleh melaporkan langsung ke Dapartemen penyidikan, dari wartawan boleh, dari pengacara boleh, dari masyarakat umum juga boleh, asal ada data yang jelas dan lengkap,” imbuhnya.

“Sumbernya boleh dari masyarakat atau internal OJK. Seperti proses tadi. Kalau perlindungan untuk pelapor, yang penting, kalau ada tindak pidana atau pelanggaran terhadap sebuah bank tentu kami akan sidik. Tidak usah khawatir, soal membuat laporan tentang Bank, kami pasti akan tindak lanjuti, jika memang memenuhi unsur pelanggarannya,”  pungkas Rusli.

“Setelah penyelesaian pemberkasan, yang kami sidik tersebut dan kami sudah tentukan tersangkanya serta ada minimal dua alat bukti yang kuat, kita akan limpahkan ke Kejaksaan. Untuk ditindak lanjuti sesuai hukum dan undang – undang yang berlaku,” bebernya kepada Pemimpin Redaksi Koran SKR, Rico Adi Utama.

“Kalau seandainya, laporan pihak masyarakat hanya ingin meninjau dan mengawasi sebuah bank, itu tentunya ada dibagian pengawasan, sebab sifatnya rutin. Tapi, jika ditemui pelanggaran, baru kami yang akan tangani,” tegasnya lagi.

“Bank tidak bisa menolak untuk kita periksa, jika menolak ada pidananya. Kalau mereka benar, tidak usah takut, tetapi kalau Bank itu nakal dan salah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga jasa keuangan, pasti ditindak. Kami melakukan penyidikan se  professional mungkin,” tandas Rusli Nasution, Jenderal Polisi Berbintang Dua, itu.

“Namun, tidak semua yang diketahui oleh OJK apa yang terjadi di Bank, maka kami juga butuh informasi dari pihak – pihak lain, termasuk masyarakat umum tadi. Kalau ada informasi, laporkan kepada kami, kami punya system penerimaan laporan yang sudah disiapkan sedemikian rupa,” ujarnya.

“Kalau kepada pelapor, kita ada tahap – tahapnya untuk menyampaikan hasil tindak lanjut laporan tersebut, salah satunya juga secara tertulis kepada pelapor. Laporan masyarakat sangat kita butuhkan, apalagi kalau ada pelanggaran di sektor – sektor jasa keuangan,” kata Rusli. (Rico AU)

Dibaca 463 kali

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *