free webpage hit counter

Peran Penting OJK, Sebagai Pengawas dan Pengatur Lembaga Jasa Keuangan

(Dari Kiri) Efrizal, Kabid. Pengawasan OJK Sumbar bersama Rico Adi Utama Pemimpin Redaksi www.jurnal.news/ Koran SKR.
(Dari Kiri) Efrizal, Kabid. Pengawasan OJK Sumbar bersama Rico Adi Utama Pemimpin Redaksi www.jurnal.news/ Koran SKR.

Padang, JN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain dan mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK sebelumnya mengalami peralihan pengawasan sektor jasa keuangan, dimana pengawasan lembaga jasa keuangan di lingkup industri pasar modal dan industri keuangan non-bank dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), sedangkan industri perbankan diawasi oleh Bank Indonesia (BI).

Selanjutnya, peralihan pengawasan jasa keuangan itu dilakukan secara bertahap, untuk industri pasar modal dan industri keuangan non-bank, pengalihan dilakukan pada 31 Desember 2012, sedangkan industri perbankan pada 31 Desember 2013.

Pada tahun 2015, OJK mengemban fungsi untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Hal inilah yang ditekankan dan disampaikan oleh Efrizal atau yang akrab di panggil Chan, Kepala Bidang Pengawasan OJK Sumatera Barat kepada Rico Adi Utama, Pemimpin Redaksi SKR/ www.jurnal.news, beberapa waktu yang lalu dikantornya, dalam diskusi tentang dugaan prilaku menyimpang yang dilakukan oleh beberapa Bank di Sumatera Barat akhir – akhir ini.

Sebagaimana rujukannya, karakteristik khusus yang dimiliki OJK adalah kewenangannya dibidang edukasi dan perlindungan konsumen yang tercermin dalam amanat Pasal 4 UU OJK, bahwa pembentukan OJK bertujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terlaksana secara teratur, adil, transparan dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan serta  melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan, seperti di sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merupakan fungsi dan tugas yang harus dipenuhi OJK.

Selain itu, wewenang pengaturan OJK, yakni menetapkan peraturan pelaksanaan UU OJK, peraturan mengenai pengawasan, peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis.

OJK juga memiliki wewenang pengawasan, antara lain memberikan dan atau mencabut izin usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran; mengawasi dan melindungi konsumen, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan menunjuk pengelola statuter, serta menetapkan sanksi administratif.

Efrizal menegaskan, bahwa banyak Bank di Sumatera Barat yang saat ini sedang intens di awasi oleh OJK. “OJK akan selalu bekerja maksimal mengawasi Bank dalam hal menyelenggarakan bisnis dan fungsi mereka. Masyarakat dan negara ini jangan sampai dirugikan, jika pihak Bank berlaku menyimpang, hal itu akan ditindak tegas oleh OJK,” ungkapnya kepada SKR.

Edukasi dan perlindungan konsumen merupakan nilai tambah keberadaan OJK yang juga memiliki wewenang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen, dan perlindungan hukum bagi konsumen dan masyarakat. (Fenny)

Dibaca 1.527 kali

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *