free webpage hit counter

Setelah di Demo, Gubernur Sumbar Perjuangkan Nasib Nelayan

Sumbar, JN – Pasca demo ribuan nelayan di Kantor Gubernur Sumatera Barat dua hari yang lalu, disikapi dengan cepat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Aksi demo nelayan tersebut menanggapi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penempatan Alat Penang­kapan Ikan dan Alat Bantu Pe­nang­kapan Ikan di Wilayah Indonesia. Nelayan yang menggunakan kapal di atas 30 GT dilarang melaut.

Akibat dari peraturan tersebut, nelayan di Sumatera Barat terancam tidak bisa melaut, Apalagi dalam waktu dekat ini akan memasuki lebaran Idul Fitri, hal itu menjadi masalah yang cukup serius bagi keluarga nelayan. Aksi demo di halaman Kantor Gubernur 15 Juni 2016 itu disambut hangat oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit dan pihaknya akan memperjuangkan nasib nelayan.

Menyikapi hal itu, Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat, melalui halaman Facebooknya, menyampaikan bahwa penundaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelarangan Kapal Bagan 30GT, Menangkap Ikan di Perairan Sumatera Barat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, menerima aspirasi nelayan Sumbar dan membawa aspirasi ribuan nelayan Sumbar pada diskusi lokakarya dengan 3 Kementerian di Jakarta kemarin, yaitu Kemenko Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan.

Dari Sumbar, dihadiri oleh Gubernur, Walikota Padang, perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pasaman Barat, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, serta pihak terkait lainnya.

Menurut Irwan, dari pertemuan tersebut, disepakati beberapa poin positif, yakni; pertama, Penundaan atau pengecualian bagi nelayan Sumbar dalam pelaksanaan Peraturan Menteri KKP Nomor 42/2014, tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Karena Permen ini sifatnya Nasional, sehingga tidak bisa dicabut secara paripurna, jadi penerapannya dibuat pengecualian untuk wilayah Sumatera Barat.

Kedua, Kapal-kapal yang disita dilepaskan, dan nelayan dengan kapal bagan lebih 30GT diizinkan menangkap ikan dengan tetap diwajibkan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, terumbu karang, dan ketentuan lainnya yang sudah ada lebih dahulu.

Ketiga, Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri untuk menampung hal-hal yang terkait izin melaut kapal bagan.

Keempat, Dirjen di lingkup KKP akan menyusun rancangan peraturan agar pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kapal 30GT ke atas, tidak lagi harus ke Pusat, tetapi bisa diurus di Provinsi melalui Dinas KKP Provinsi ataupun UPT KKP di Sumatera Barat.

Maka, dari hasil ini diharapkan para nelayan bisa kembali melaut dengan tenang. “Pesan kami adalah agar nelayan juga turut memperhatikan menjaga lingkungan hidup tetap baik, sehingga dapat menjaga niat baik dan amanah dari Kementerian terkait. Sekali lagi saya sebagai Gubernur, memohon maaf sebesar-besarnya kepada komunitas nelayan, yang pada hari Rabu hendak bertemu. Di saat bersamaan saya di Jakarta untuk beberapa agenda, termasuk agenda dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan hari ini,” ungkap Irwan Prayitno. (Rico AU/ Mirror)

Dibaca 662 kali

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Dog