Soal Revisi UU Pilkada, Presiden Jokowi Minta Agar Tidak Terperangkap Kepentingan Politik Jangka Pendek

Menkominfo-312u3ddbkepqm2lny8h156JN, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengemukakan, pemilihan kepala daerah serentak pertama yang digelar akhir tahun 2015 telah berlangsung dengan aman dan demokratis. Saat ini kita sedang dalam proses mempersiapkan pilkada serentak berikutnya yaitu tahun 2017. Presiden menginginkan agar pelaksanaan Pilkada serentak yang akan datang dapat berjalan dengan lancar, lebih aman dan disertai perbaikan disetiap kekurangan yang ada sebelumnya.

Menurut Presiden Jokowi, perlu adanya perbaikan regulasi yang dapat memayungi proses pelaksanaan pilkada serentak berikutnya sehingga bisa berjalan lebih baik.

Perbaikan regulasi itu, bukan hanya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi juga melakukan koreksi-koreksi, melakukan penyempurnaan yang sifatnya substansial berdasarkan pengalaman praktek pada pilkada kemarin, juga bisa memuat aturan-aturan baru yang belum diatur yang sifatnya antisipatif ke depan.

Dalam rapat terbatas yang membahas Rancang Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Presiden Jokowi menyampaikan, “Saya tidak ingin aturan-aturan regulasi pilkada kita bersifat tambal sulam yang sifatnya hanya menutupi kekurangan-kekurangan yang lalu, namun mestinya harus antisipatif terhadap hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang,” papar Jokowi di Kantor Kepresidenan, Selasa (05/3) sore.

Rapat terbatas tersebut ikut dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menko PMK Puan Maharani, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menkominfo Rudiantara, dan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandhi.

Disamping itu, Jokowi kemudian menambahkan, “Regulasi pilkada tersebut harus menjadi payung hukum yang sifatnya jangka panjang. Saya minta daftar pemisahan masalah dan perlu diperhatikan betul revisi undang-undang pilkada agar tidak terperangkap kepentingan politik jangka pendek, tetapi undang-undang ini harus bisa menjamin demokrasi di daerah dan agar bisa berjalan demokratis, jujur, dan adil,” tegasnya.

Presiden juga meminta agar rumusan pasal-pasalnya dalam Rancang Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 itu, tidak menimbulkan multitafsir dalam menjalankannya. (PWRI/ES/MHD)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *