Jurnal.news, Metro – Fritz Akhmad Nuzir atau sering di sapa Mas Fran mewakili jajaran dewan penasehat Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia (IALI) Provinsi Lampung menghadiri undangan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Metro tahun 2021 bertempat di gedung wisma Haji Al- Khairiyah Kota Metro. Kamis (27/02/2020).

Terlihat hadir pada acara tersebut, Wali Kota Metro Achmad Pairin, Wakil walikota metro Djohan, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat.

Wali Kota Metro, Achmad Pairin dalam sambutannya menegaskan bahwa visi kota wisata keluarga merupakan suatu cita-cita untuk mewujudkan masyarakat menjadi sejahtera sejak 10 tahun lalu. Seperti yang diketahui wisata sebagai kebutuhan masyarakat sekitar maupun dari luar, maka perlu diperhatikan kearifan lokal di daerah tersebut.

“Kerja kita belum selesai, masih ada satu tahun ke depan untuk menyelesaikan dan mewujudkan janji-janji kami yang belum terealisasikan hingga 2021, melalui dana APBD Provinsi Lampung maupun APBD Kota,” ujar pairin.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, mas Fran yang juga sebagai calon wakil walikota metro berpasangan dengan Anna morinda saat di mintai pendapatnya mengatakan, keberadaan ruang publik sangat penting bagi masyarakat kota, khususnya metro untuk menunjukkan eksistensi daripada masyarakat.

“Infrastruktur kota yang paling sering dipinggirkan terutama di pembangunan kota-kota di negara berkembang adalah ruang publik, Padahal ini adalah hak utama sebagai warga kota. Keberadaan ruang publik merupakan bentuk pengakuan langsung terhadap eksisnya manusia-manusia yang tinggal di kota tersebut. Idealnya lagi ruang publik itu bersinergi langsung dengan ruang terbuka hijaunya menjadi sebuah lansekap multifungsi,” kata mas fran.

Ia menambahkan Kota Metra memiliki sekitar 77 meter persegi per penduduk, namun hanya sedikit sekali ruang terbuka hijau itu yang dapat berfungsi optimal sebagai ruang publik. Hanya sekitar 17% area hijau di metro ini yang dikategorikan sebagai RTH Publik, itupun tidak semuanya terawat dengan baik.

“Padahal menurut UU No. 26 tahun 2007, dari 30% RTH yang disyaratkan dalam suatu kota, minimal 20%-nya adalah RTH Publik. Taman Merdeka menjadi sebuah anomali yang dalam perkembangannya saat ini pun sedikit demi sedikit terkomersialisasi dan terpolitisisasi. Padahal banyak potensi lingkungan di Kota Metro yang dapat ditransformasikan menjadi suatu ruang publik yang terbuka dan hijau,” tuturnya.

Lanjut ia menyampaikan, hak warga kota yang lain adalah atas keberadaan suatu sistem jaringan jalur pejalan kaki yang aman, nyaman, dan ramah terhadap pedestrian.moda berjalan kaki merupakan dasar dari segala macam moda transportasi lainnya. Untuk jarak pendek, moda berjalan kaki merupakan moda yang paling efisien dan efektif terutama dalam penyediaan sarana dan prasarananya.

“Yang tak kalah penting bagaimana menghadirkan fasilitas yang dapat digunakan oleh seluruh warganya tanpa terkecuali, tanpa mengenal batasan usia dan kondisi fisik. Di area pejalan kaki ini pula sebenarnya bisa hadir suatu ruang publik yang lebih dinamis dengan kebutuhan fisik ruang yang tidak sulit untuk dipenuhi,” pungkasnya.

Dan yang terakhir adalah hak atas transportasi umum perkotaan yang melindungi dan melayani, meminjam motto dari kepolisian Amerika Serikat, to protect and to serve. Ini sebagai pasangan yang tidak terpisahkan dari pengembangan moda berjalan kaki, dan juga moda bersepeda, yang hanya dapat efektif untuk perjalanan jarak pendek sampai dengan menengah.

“Dengan adanya infrastruktur transportasi umum perkotaan yang baik, kebutuhan gaya hidup modern manusia perkotaan yang serba cepat dan tepat dengan mendobrak batasan jarak dan waktu, dapat terpenuhi. Sementara ekses negatif transportasi dalam bentuk emisi karbon akan dapat lebih terkontrol dan terukur ketimbang penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang tak kunjung bijak,” terangnya. (Pram)